Pemerintah Teken Syarat RKAB, Tambang Tak Patuh Siap-Siap Kehilangan Miliaran!

03/15/2026

Pemerintah Indonesia secara tegas menerapkan syarat kepatuhan pajak sebelum pengajuan RKAB untuk perusahaan tambang.

Dengan penerapan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya menegakkan aturan pajak, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, di mana perusahaan tambang terdorong untuk menjalankan operasionalnya sesuai regulasi dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Hal ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor dan masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan. Ikuti juga Berita dan Tren Bisnis Terbaru agar anda tidak ketinggalan perkembangan penting.

Pemerintah Terapkan Kepatuhan Pajak

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan kepatuhan pajak perusahaan tambang sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor pertambangan yang selama ini dikenal sulit dipantau.

Dokumen RKAB menjadi syarat legalitas operasional tambang setiap tahunnya. Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun IUP Khusus (IUPK) harus mengajukan RKAB agar kegiatan tambang diakui sah. Tanpa RKAB, aktivitas tambang berisiko dihentikan oleh otoritas.

Direktur Jenderal Minerba ESDM Tri Winarno menegaskan bahwa kebijakan ini kemungkinan mulai berlaku pada 2027. “Kepatuhan perpajakan perusahaan tambang pasti meningkat,” ujar Tri, menekankan bahwa aturan ini juga memberi sinyal kuat bagi perusahaan untuk menaati kewajiban fiskal.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Fokus Pemerintah Tingkatkan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menyatakan akan memperkuat pengawasan melalui pendekatan multidoor, termasuk joint audit dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penegakan hukum melalui aparat penegak hukum (APH). Pendekatan ini bertujuan memastikan perusahaan tambang memenuhi kewajiban pajaknya secara konsisten.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, meski penerimaan pajak sektor pertambangan pada Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan bruto yang lebih rendah, pemerintah tetap optimistis strategi ini mampu mendorong kepatuhan jangka panjang. Pemerintah juga akan memanfaatkan data compliance risk management untuk memprioritaskan pemeriksaan pada sektor berisiko tinggi.

Langkah ini dianggap penting karena pengusaha tambang biasanya memiliki relasi politik yang kuat sehingga sulit dipajaki secara tradisional. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai penerapan syarat kepatuhan pajak di RKAB akan sangat membantu DJP dalam menagih pajak di sektor minerba.

Baca Juga: Rahasia Pertalite Bisa Tetap Murah Di Tengah Gejolak Harga Minyak

Dampak terhadap Perusahaan Tambang

Bagi perusahaan tambang, aturan baru ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan. Perusahaan harus memastikan seluruh kewajiban pajaknya tuntas sebelum RKAB disetujui. Hal ini dapat mendorong perencanaan fiskal yang lebih disiplin dan transparan, sekaligus mengurangi risiko sanksi atau penghentian operasional.

Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan ini akan menghadapi konsekuensi serius, termasuk kemungkinan RKAB ditolak dan kegiatan tambang dianggap ilegal. Dengan demikian, perusahaan dipaksa menyeimbangkan kepatuhan fiskal dan keberlanjutan operasional mereka.

Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan memunculkan budaya kepatuhan baru di sektor pertambangan. Ketaatan pajak yang meningkat juga berpotensi menambah penerimaan negara secara signifikan, memperkuat anggaran negara, dan mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Sinergi Pemerintah

Kolaborasi antara ESDM dan DJP menjadi kunci sukses implementasi aturan ini. Surat keterangan fiskal akan menjadi bagian dari pengajuan RKAB, memastikan setiap perusahaan tambang memenuhi kewajiban pajaknya sebelum operasional dimulai.

Pendekatan ini juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengawasan terpadu, pemerintah berharap sektor tambang yang selama ini sulit dipantau bisa lebih tertib dalam membayar pajak Selain itu, joint audit dan koordinasi lintas lembaga memberikan jaminan bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif.

Menurut pengamat, langkah ini bukan hanya soal fiskal, tapi juga tata kelola industri yang lebih baik. Pemerintah memberi sinyal bahwa keberlanjutan operasional perusahaan tambang akan sangat tergantung pada kepatuhan pajaknya, menciptakan tekanan positif bagi sektor yang strategis ini.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Pertama dari detik.com
Gambar Kedua dari detik.com

Tren Pasar & Industri

Geger! Praktik Kembalian Permen Ditegur Bos Bulog, Ini Alasannya
04/14/2026
Bos Bulog menegur praktik kembalian pakai permen dan bumbu, kebiasaan ini dinilai merugikan konsumen dan jadi sorotan publik.

Praktik memberikan kembalian berupa permen atau bumbu masak kembali menjadi sorotan setelah mendapat teguran dari pihak Bulog. Kebiasaan yang sering dianggap sepele ini ternyata menyimpan persoalan yang lebih serius, terutama bagi konsumen.

Banyak yang mulai mempertanyakan keadilan dan transparansi dalam transaksi sehari-hari di pasar maupun toko. Lalu, apa sebenarnya alasan di balik teguran tersebut? Simak penjelasan lengkapnya di Berita dan Tren Bisnis Terbaru ini.

Imbauan Tegas Dari Pimpinan Bulog

Selasa (14/4/2026), Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan imbauan tegas kepada para pedagang agar tidak lagi memberikan kembalian kepada konsumen dalam bentuk permen maupun bumbu masak. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena praktik tersebut masih cukup umum terjadi di berbagai daerah.

Menurut Rizal, transaksi jual beli seharusnya dilakukan secara jelas dan transparan, terutama dalam hal pembayaran dan pengembalian uang. Ia menilai kebiasaan mengganti uang kembalian dengan barang lain dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pembeli.

Imbauan ini juga menjadi bagian dari upaya Bulog untuk memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek pelayanan kepada konsumen di tingkat pedagang.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Pentingnya Kembalian Uang Sesuai Nilai Transaksi

Bulog menegaskan bahwa setiap transaksi harus diselesaikan dengan pengembalian uang sesuai nilai yang seharusnya. Pedagang diminta menyediakan uang receh agar tidak mengganti sisa pembayaran dengan barang lain.

Sebagai ilustrasi, jika pembeli membayar lebih dari harga barang, maka selisih tersebut wajib dikembalikan dalam bentuk uang. Tidak diperbolehkan menggantinya dengan permen, bumbu masak, atau barang kecil lainnya.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Konsumen berhak menerima kembali uang mereka secara penuh tanpa harus menerima barang yang tidak dibutuhkan.

Baca Juga: Ramalan Mengejutkan Kripto Akan Bangkit Kembali di Kuartal II 2026 Ini Faktornya

Alasan Larangan Kembalian Non-Tunai

Larangan pemberian kembalian dalam bentuk barang memiliki dasar yang kuat. Salah satu alasan utamanya adalah potensi kerugian bagi konsumen, baik secara nilai maupun kebutuhan.

Tidak semua konsumen menginginkan barang pengganti seperti permen atau bumbu masak. Dalam banyak kasus, konsumen justru merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak mereka dalam bentuk uang.

Selain itu, praktik ini juga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pencatatan transaksi. Oleh karena itu, penggunaan uang sebagai alat pembayaran dinilai lebih transparan dan dapat menghindari kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

Dorongan Digitalisasi Pembayaran

Selain menekankan penggunaan uang tunai, Bulog juga mendorong pedagang untuk mulai beralih ke sistem pembayaran digital seperti QRIS. Metode ini dinilai lebih praktis dan mampu mengatasi masalah kembalian.

Dengan sistem digital, transaksi dapat dilakukan dengan nominal yang tepat tanpa perlu memikirkan ketersediaan uang receh. Hal ini juga mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi.

Bulog berharap semakin banyak pedagang yang mengadopsi teknologi ini agar transaksi menjadi lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dampak Dan Harapan Ke Depan

Imbauan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi konsumen maupun pedagang. Konsumen akan mendapatkan haknya secara penuh, sementara pedagang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi langkah awal menuju sistem transaksi yang lebih tertib dan profesional. Transparansi dalam jual beli diharapkan dapat mengurangi potensi konflik antara penjual dan pembeli.

Ke depan, Bulog berharap praktik kembalian menggunakan barang dapat sepenuhnya ditinggalkan. Dengan demikian, tercipta ekosistem perdagangan yang lebih adil, jelas, dan menguntungkan semua pihak.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari finance.detik.com
- Gambar Kedua dari rri.co.id
Tren Pasar & Industri

Petani Tebu Tertekan! Impor Bioetanol AS Bikin Rugi, Industri Dalam Bahaya!
03/01/202603/01/2026
Di tengah perubahan industri energi dan pertanian, kebijakan impor kerap disorot karena dampaknya langsung dirasakan para petani.

Masuknya bioetanol dari Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran baru bagi pelaku usaha tebu dalam negeri yang merasa semakin tertekan oleh persaingan harga dan ketidakpastian pasar. Kondisi ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha, kesejahteraan petani, serta masa depan industri tebu nasional.

Bagaimana impor bioetanol AS menekan petani tebu? Simak ulasannya di Berita dan Tren Bisnis Terbaru.

Impor Bioetanol Dan Dampaknya Bagi Petani Tebu

APTRI menilai kebijakan impor berpotensi menekan industri gula nasional. Tebu sebagai bahan baku utama etanol menghasilkan molase yang selama ini menjadi sumber pendapatan tambahan petani. Ketika pasokan luar negeri masuk, daya serap produk lokal dikhawatirkan menurun.

Data produksi menunjukkan Indonesia sebenarnya mengalami surplus molase. Kebutuhan domestik tidak sebanding dengan total produksi yang dihasilkan petani. Kondisi ini membuat sebagian hasil panen tidak terserap optimal.

Situasi serupa juga terjadi pada produksi etanol dalam negeri. Sebagian volume bahkan harus diekspor karena pasar domestik terbatas. Dengan latar belakang tersebut, impor dinilai kontradiktif dengan kondisi riil di lapangan.

Tekanan Harga Dan Penurunan Pendapatan

Masuknya bioetanol impor diprediksi berdampak langsung pada harga molase. Ketika suplai meningkat, harga di tingkat petani berpotensi terkoreksi. Penurunan ini tentu memengaruhi kesejahteraan mereka.

Perbandingan harga menunjukkan tren yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Selisih harga yang signifikan berdampak pada pendapatan per hektare lahan. Jika kondisi berlanjut, petani menghadapi risiko kerugian lebih besar.

Industri gula nasional juga terkena imbasnya. Pabrik gula bergantung pada stabilitas pasokan dan harga bahan baku. Ketidakseimbangan pasar dapat mengganggu rantai produksi secara keseluruhan.

Baca Juga : Rupiah Melemah, Investor Bersikap Hati-Hati Menjelang Pidato Trump

Kontradiksi Dengan Target Swasembada Energi

Pemerintah sebelumnya menargetkan penerapan campuran bioetanol dalam bahan bakar. Program mandatori ini diharapkan mendorong pemanfaatan produksi domestik. Namun kebijakan impor memunculkan pertanyaan tentang konsistensi arah kebijakan.

Petani menilai kapasitas produksi dalam negeri cukup untuk mendukung target tersebut. Ketersediaan molase dan etanol dinilai mampu memenuhi kebutuhan campuran energi. Oleh karena itu, impor dianggap tidak mendesak.

Di sisi lain, pemerintah beralasan langkah ini bagian dari kesepakatan dagang bilateral. Komitmen perdagangan internasional kerap memengaruhi kebijakan domestik. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan global dan nasional.

Persaingan Impor Dan Tantangan Industri Lokal

Sebelum rencana impor dari Amerika Serikat, produk molase luar negeri sudah lebih dulu masuk pasar. Persaingan tersebut memaksa petani dan industri gula meningkatkan efisiensi. Namun kapasitas mereka memiliki batas.

Kebijakan bea masuk yang rendah memperkuat arus barang impor. Kondisi ini membuat harga domestik semakin tertekan. Jika tidak diantisipasi, daya saing produk lokal bisa melemah.

APTRI menilai perlindungan terhadap petani perlu diperkuat. Dukungan berupa kebijakan harga dan penyerapan produksi menjadi faktor penting. Tanpa itu, industri gula nasional menghadapi ketidakpastian.

Masa Depan Bioetanol Dan Industri Gula Nasional

Di tengah perdebatan, proyek pengembangan bioetanol dalam negeri terus berjalan. Investasi baru di sektor ini diharapkan memperkuat kapasitas produksi nasional. Langkah tersebut menjadi sinyal komitmen menuju energi terbarukan.

Namun, keberhasilan proyek akan sangat bergantung pada kebijakan yang konsisten. Jika impor tetap mendominasi, insentif bagi produsen lokal bisa berkurang. Stabilitas regulasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan investasi.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani diperlukan. Kebijakan energi dan pangan idealnya saling mendukung, bukan saling melemahkan. Dengan pendekatan seimbang, Indonesia dapat menjaga kemandirian sekaligus memenuhi komitmen global.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari peluangusaha.kontan.co.id
- Gambar Kedua dari detik.com
Investasi & Peluang Usaha | Tren Pasar & Industri

Bahan Baku Perang Mengancam Industri Makanan & Minuman! Benarkah Aman?
03/10/202603/11/2026
Kemenperin klaim industri makanan minuman masih aman meski bahan baku dari wilayah konflik sudah masuk, apa dampaknya bagi konsumen?

Industri makanan dan minuman di Indonesia disebut masih aman meski konflik global menekan pasokan bahan baku. Kemenperin menegaskan stok bahan baku penting telah masuk, namun pertanyaan tetap muncul: sejauh mana industri benar-benar tahan terhadap risiko perang yang berdampak pada rantai pasok?

Berita dan Tren Bisnis Terbaru ini mengulas fakta, kesiapan industri, dan potensi dampak bagi konsumen di tengah ketidakpastian global.

Industri Makanan Minuman Belum Terdampak Perang, Bahan Baku Sudah Masuk Ke RI

Industri makanan dan minuman (mamin) nasional hingga kini belum merasakan dampak langsung dari konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang menegaskan bahwa pasokan bahan baku untuk sektor ini saat ini masih aman. Hal tersebut menjadi angin segar di tengah kekhawatiran dunia usaha terhadap gangguan rantai pasok global akibat geopolitik.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa bahan baku impor untuk industri makanan dan minuman telah masuk ke Indonesia sebelum konflik di kawasan tersebut memanas. Karena itulah, dampak langsung berupa kekurangan bahan baku belum dirasakan oleh para pelaku industri.

Kemenperin juga tetap memantau dinamika geopolitik global, termasuk eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sehingga langkah mitigasi bisa segera diterapkan apabila situasi berubah di kemudian hari.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Stok Bahan Baku Dan Sumber Asalnya

Menurut Kemenperin, sebagian besar bahan baku impor untuk industri mamin Indonesia bukan berasal dari negara‑negara di Timur Tengah. Misalnya, gula rafinasi atau raw sugar umumnya diimpor dari Australia, Thailand, India, atau negara di Amerika Latin.

Karena sebagian besar bahan baku sudah tiba dan bukan berasal dari zona konflik, maka saat ini industri makanan dan minuman belum harus menghadapi masalah pasokan yang serius. Hal ini menjadi faktor utama mengapa sektor ini relatif aman meskipun terjadi guncangan geopolitik global.

Meski begitu, Putu juga mengakui bahwa dampak konflik masih berpotensi dirasakan pada pengiriman bahan baku berikutnya, terutama jika gangguan logistik global semakin meluas.

Baca Juga: ELPI Meledak! Naik 30% Di Industri Pelayaran, Bagaimana Strateginya?

Pandangan Pelaku Industri Makanan Minuman

Wakil Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Irwan S. Widjaja, turut memberikan pandangannya terkait situasi ini. Ia memastikan bahwa, sejauh ini, sektor mamin belum mengalami gangguan operasional signifikan akibat konflik geopolitik.

Menurut Irwan, stok bahan baku impor yang tersedia diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi hingga sekitar enam bulan ke depan. Ini memberikan jeda bagi industri untuk tetap beroperasi normal sambil menunggu dinamika global berkembang.

Namun begitu, ia mencatat bahwa pengiriman bahan baku menjadi lebih lambat dari biasanya karena gangguan logistik global akibat konflik, yang memaksa pelaku usaha melakukan re‑kalkulasi biaya dan waktu pasokan.

Antisipasi Dan Strategi Mitigasi Pemerintah

Pemerintah melalui Kemenperin tidak hanya memastikan pasokan bahan baku sudah masuk, tetapi juga menyiapkan langkah antisipatif jika kondisi global berubah lebih buruk. Beberapa langkah ini mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap jalur pasok internasional dan potensi hambatan logistik.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan bahan baku dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor yang rentan terhadap gejolak global bisa dikurangi. Ini termasuk memperkuat rantai pasok industri hulu dalam negeri.

Upaya mitigasi seperti diversifikasi sumber bahan baku dan perbaikan efisiensi distribusi menjadi strategi kunci agar industri makanan dan minuman tetap berjalan lancar tanpa lonjakan harga yang tajam bagi konsumen.

Potensi Dampak Dan Tantangan Ke Depan

Walaupun saat ini relatif aman, para pakar dan pelaku usaha tetap mewaspadai potensi dampak jangka panjang dari konflik geopolitik global. Gangguan jalur logistik yang lebih luas bisa memengaruhi biaya produksi, terutama jika konflik berkepanjangan.

Rentannya pasokan energi di pasar dunia juga menjadi ancaman tidak langsung, karena biaya energi merupakan komponen penting. Dalam proses produksi dan distribusi industri makanan dan minuman.

Selasa (10/3/2026) menjadi titik saat pemerintah menegaskan kesiapan industri makanan dan minuman nasional menghadapi tantangan global. Sambil terus memantau perkembangan geopolitik yang mungkin memengaruhi sektor industri strategis lainnya.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari money.kompas.com
- Gambar Kedua dari money.kompas.com
Tren Pasar & Industri

Wow! Diam-Diam Tak Disangka Anggaran BHR Grab Naik Drastis
03/03/2026
Grab diam-diam menaikkan anggaran BHR secara drastis, apa strategi di balik langkah besar ini dan siapa yang paling diuntungkan?

Keputusan Grab menaikkan anggaran BHR secara signifikan mengejutkan banyak pihak. Langkah ini memunculkan berbagai spekulasi tentang strategi besar yang tengah disiapkan perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Apakah ini bentuk apresiasi bagi mitra, strategi ekspansi, atau sinyal persaingan baru? Simak ulasan lengkapnya di Berita dan Tren Bisnis Terbaru.

Grab Gandakan Anggaran BHR 2026

Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi Grab Indonesia resmi menaikkan anggaran Bonus Hari Raya (BHR) dua kali lipat untuk tahun 2026, dibandingkan tahun sebelumnya. Keputusan ini diumumkan menyusul koordinasi intensif antara Grab dan pemerintah dalam merumuskan program kesejahteraan mitra pengemudi.

Anggaran BHR kali ini bahkan disebut mencapai sekitar Rp110 miliar yang dialokasikan secara khusus untuk para mitra Grab, baik pengemudi roda dua maupun roda empat. Angka ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan dukungan bagi pekerja di sektor aplikasi digital. Kebijakan itu juga terjadi di tengah momentum persiapan Hari Raya Idulfitri 2026, ketika kebutuhan dan pengeluaran masyarakat biasanya meningkat. Langkah Grab disebut sebagai bentuk apresiasi sekaligus respons terhadap tuntutan sosial baru.

Tujuan Dan Manfaat Peningkatan

Grab menyatakan kenaikan anggaran BHR bukan hanya soal angka, tetapi juga penghargaan terhadap kontribusi besar mitra pengemudi dalam operasional perusahaan. Peningkatan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja mereka sepanjang tahun. Skema pengalokasian bonus dibagi ke dalam tujuh kategori penerima berdasarkan tingkat produktivitas mitra. Mitra pengemudi roda dua bisa menerima hingga sekitar Rp850.000, sedangkan mitra roda empat potensial menerima sekitar Rp1,6 juta sesuai kinerja mereka.

Nilai nominal ini dipandang Grab dapat membantu meringankan beban mitra menjelang hari raya, terutama karena mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang fluktuatif. Skema bonus dibuat untuk menghargai loyalitas serta kinerja mitra.

Baca Juga: BPS Prediksi 13,98 Juta Ton Beras, Harga Turun atau Justru Melonjak?

Dampak Bagi Mitra Pengemudi

Kenaikan anggaran BHR diharapkan memberi dampak positif pada kesejahteraan mitra pengemudi, terutama pada momen peningkatan pengeluaran menjelang Idulfitri. Bonus ini dianggap sebagai tambahan pendapatan yang signifikan. Dengan anggaran yang dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, Grab menyampaikan bahwa jumlah mitra yang menerima BHR meningkat signifikan, melalui total dana yang lebih besar. Ini berarti kesempatan penerima juga semakin luas.

Peningkatan BHR juga selaras dengan kebijakan pemerintah dan perusahaan lain di sektor layanan aplikasi yang juga menaikkan alokasi bonus untuk para pengemudi demi meningkatkan kesejahteraan pekerja ekonomi digital.

Konteks Industri Dan Regulasi

Program BHR sendiri kini menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas karena pemerintah tengah mendorong perusahaan aplikator mengikuti kebijakan kesejahteraan bagi pekerja digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan dukungan terhadap langkah ini. Anggaran total BHR tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp220 miliar jika dihitung seluruh pelaku industri, termasuk Grab dan perusahaan lainnya. Angka ini naik dua kali lipat dari kisaran Rp105–110 miliar pada tahun sebelumnya.

Langkah ini muncul di tengah upaya pemerintah menyusun Surat Edaran (SE) terkait BHR sebagai bagian dari paket kebijakan kesejahteraan bagi pekerja digital, termasuk THR dan fasilitas BPJS gratis bagi mitra berprestasi.

Tantangan Dan Peluang Ke Depan

Meskipun anggaran BHR meningkat, tantangan masih ada terkait keadilan nilai bonus bagi semua mitra, khususnya mereka yang bekerja paruh waktu atau sebagai penghasilan sampingan. Beberapa serikat pekerja bahkan mendorong skema tunjangan setara UMP.

Di sisi lain, pengalaman Grab menunjukkan sebagian besar mitra menjadikan platform ini sebagai penghasilan tambahan. Pola kerja mereka berbeda dan mencerminkan fleksibilitas ekonomi digital. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan kesejahteraan bagi pekerja informal. Peningkatan anggaran BHR 2026 menjadi momen penting untuk mendorong kolaborasi yang lebih progresif.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.google.com
- Gambar Kedua dari www.google.com
Tren Pasar & Industri

Bisnis Kehutanan RI Bakal Revolusi? APHI Dorong Multiusaha Secara Drastis!
03/04/202603/04/2026
APHI dorong multiusaha kehutanan lanskap, buka peluang bisnis hijau, dan ubah wajah industri hutan Indonesia.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) tengah mendorong percepatan pengembangan multiusaha kehutanan lanskap, model pengelolaan hutan yang tak hanya menjual kayu tetapi juga membuka potensi ekonomi baru dari hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, agroforestry, hingga ekowisata. Simak dan ikutin terus informasi terbaru dan terviral lainnya hanya ada di Tren Bisnis Terbaru.

Transformasi Pengelolaan Hutan Berbasis Lanskap

Pendekatan manajemen lanskap menggeser paradigma pengelolaan hutan dari fokus kayu tunggal menjadi pengelolaan terpadu. Dalam model ini, kawasan hutan dimanfaatkan untuk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan produk agroforestry berkelanjutan. Skema tersebut memungkinkan terciptanya sinergi ekonomi, sosial, dan ekologis sehingga hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang inklusif.

Model ini juga menekankan integrasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Pelaku usaha dan kelompok perhutanan sosial menjadi bagian penting dalam rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Hasilnya diharapkan dapat menciptakan produk berkualitas tinggi yang memiliki kepastian pasar. Kolaborasi antara pemegang izin usaha dan masyarakat lokal memastikan kontinuitas produksi, sekaligus memperkuat daya saing komoditas di tingkat nasional maupun internasional.

Kolaborasi Strategis Dan Dukungan Industri

APHI bekerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk memperkuat dasar ilmiah MUK. Diskusi dan pelatihan intensif digelar untuk memastikan implementasi model lanskap berjalan efektif. Forum bersama Kadin juga dilakukan untuk mempercepat penerapan MUK di wilayah skala besar, sehingga ekosistem bisnis kehutanan lebih produktif dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini mencakup pengembangan kapasitas SDM dan inovasi teknologi pengolahan hasil hutan. Dukungan kebijakan dan regulasi memastikan investasi industri kehutanan dapat berjalan tanpa hambatan. Pendekatan ini diharapkan membangun sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan sekaligus kompetitif di pasar global.

Sinergi antara PBPH dan kelompok perhutanan sosial menjadi fondasi keberhasilan. Kemitraan ini memperkuat kapasitas masyarakat lokal untuk mengelola komoditas nonkayu seperti kopi, kakao, rempah, dan produk agroforestry lainnya. Dengan pola kemitraan yang jelas, rantai nilai produk hutan dari hulu ke hilir dapat lebih terintegrasi dan menguntungkan semua pihak.

Baca Juga: BPS Prediksi 13,98 Juta Ton Beras, Harga Turun Atau Justru Melonjak?

Peluang Bisnis Dan Dampak Ekonomi

Skema multiusaha lanskap membuka peluang bagi investor besar maupun pelaku usaha skala menengah dan kecil. Komoditas nonkayu menjadi fokus utama karena memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan kayu saja. Hal ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk hutan.

Dukungan regulasi yang semakin kuat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk menanam modal. Model ini memungkinkan pengembangan hilirisasi produk di lokasi PBPH dan membuka akses pasar nasional maupun internasional. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing.

Potensi ekspor produk MUK juga semakin nyata. Komoditas seperti kopi, cokelat, dan rempah dapat meningkatkan devisa negara, sedangkan jasa ekowisata dan konservasi lingkungan memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, multiusaha kehutanan lanskap berperan sebagai penggerak ekonomi hijau di Indonesia.

Tantangan Dan Strategi Kebijakan Masa Depan

Meski berpotensi besar, implementasi MUK tetap menghadapi tantangan serius. Masalah akses lahan, perizinan, pembiayaan, dan infrastruktur masih menjadi kendala utama yang harus segera diatasi. Kebijakan adaptif dan dukungan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk keberhasilan program ini.

Selain itu, pengelolaan pasar yang terbuka sangat diperlukan agar produk MUK memiliki kepastian distribusi dan daya saing. Strategi hilirisasi yang terintegrasi dengan kemitraan PBPH dan perhutanan sosial memungkinkan rantai nilai berjalan efektif dari hulu ke hilir.

Ke depan, skema multiusaha lanskap diyakini mampu membawa transformasi dalam industri kehutanan. Program ini tidak hanya meningkatkan kontribusi ekonomi, tetapi juga menjadi model pengelolaan hutan berkelanjutan yang dapat dijadikan contoh nasional maupun internasional.

Sumber Informasi Gambar:
1. Gambar Pertama dari bisnis.com
2. Gambar Kedua dari cnbcindonesia.com
Berita Bisnis Terkini | Tren Pasar & Industri

Apakah Ini Rahasia Kaya Mendadak? Desa Pesisir Ubah Kelapa Jadi Ekonomi Sirkular!
03/06/2026
Desa pesisir ubah kelapa rakyat jadi ekonomi sirkular, apakah ini rahasia kaya mendadak atau sekadar ilusi keuntungan cepat?

Bayangkan sebuah desa pesisir yang biasa hidup sederhana tiba-tiba menemukan cara mengubah kelapa menjadi sumber ekonomi baru. Strategi ekonomi sirkular ini bikin warga dan investor penasaran apakah ini peluang nyata atau cuma janji manis? simak hanya di Berita dan Tren Bisnis Terbaru.

Keajaiban Atau Fantasi? Kelapa Rakyat Ubah Ekonomi Desa Pesisir!

Di banyak desa pesisir Indonesia, kelapa selama ini hanya dikenal sebagai bahan untuk membuat kopra, sementara bagian lainnya sering dibuang begitu saja. Namun kini pendekatan ekonomi sirkular membuka peluang baru agar hampir semua bagian buah kelapa punya nilai jual.

Dengan cara ini, nilai tambah tak lagi berhenti di kebun semua komponen kelapa bisa dimanfaatkan sehingga memberi peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Dari Limbah Jadi Pendapatan Tambahan

Kelapa memiliki bagian yang selama ini banyak terbuang, seperti sabut, tempurung, air, dan ampas. Di masa lalu, komponen‑komponen ini sering dibiarkan menumpuk atau dibakar tanpa nilai tambah. Tingginya produksi kopra saja membuat petani sangat bergantung pada satu sumber pendapatan sehingga membuat ekonomi desa rentan terhadap fluktuasi harga pasar.

Pendekatan ekonomi sirkular mengubah semua itu. Sabut kini bisa diproses menjadi cocopeat dan serat industri. Tempurung diolah menjadi arang atau briket yang memiliki pasar lebih luas. Bahkan air kelapa yang sebelumnya dibuang bisa diolah menjadi produk minuman olahan atau nata de coco.

Dengan memanfaatkan setiap bagian buah kelapa, rantai nilai pun menjadi lebih panjang. Ini berarti petani tidak hanya menjual satu jenis produk saja; mereka kini punya banyak lini usaha yang memberi pendapatan lebih stabil dan beragam.

Baca Juga: Bikin Penasaran! Danantara Janji Perbaiki Strategi Lama BUMN

Model Ekonomi Sirkular Di Desa Pesisir

Ekonomi sirkular mendorong agar produk yang dihasilkan terus berputar dalam siklus produksi, penggunaan, dan pemanfaatan kembali. Dalam konteks kelapa, hal ini berarti semua bagian komoditas dimaksimalkan sehingga tidak ada yang benar‑benar terbuang.

Di Desa Banyuwangi, misalnya, kelompok usaha kecil berhasil menjual sabut kelapa sebagai media tanam yang ramah lingkungan. Produk ini diminati tidak hanya pasar lokal, tetapi juga ekspor karena dianggap lebih ramah lingkungan dibanding bahan tanam lain.

Sementara di Indragiri Hilir, tempurung kelapa diolah menjadi arang dan briket yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding bahan bakar tradisional. Ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di tingkat desa bisa jauh lebih besar dengan pendekatan pemanfaatan penuh.

Manfaat Ekonomi Dan Sosial

Pendekatan ini bukan hanya soal menciptakan produk baru, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Produksi VCO, nata de coco, atau arang tempurung memberi peluang usaha bagi perempuan dan pemuda desa yang sebelumnya tidak banyak mendapatkan kesempatan.

Dengan memproses limbah menjadi produk bernilai tinggi, desa juga mengurangi ketergantungan pada satu produk saja, membuat ekonomi lokal menjadi lebih tangguh. Petani tidak lagi bergantung hanya pada harga kopra, yang selama ini berfluktuasi tajam dan sering menekan pendapatan mereka.

Konsep ini membantu mengurangi limbah lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan desa melalui nilai tambah yang berkelanjutan. Ini merupakan contoh nyata bagaimana pendekatan ekonomi sirkular dapat mengubah pola produksi dan konsumsi di tingkat akar rumput.

Lingkungan, Tradisi Dan Masa Depan Desa

Selain membawa manfaat ekonomi, pendekatan ini juga memiliki implikasi positif terhadap lingkungan. Limbah yang dulu dibakar kini diolah menjadi bahan berguna, mengurangi polusi dan beban lingkungan di desa pesisir.

Kelapa juga memiliki nilai budaya yang penting bagi masyarakat pesisir. Ia sering digunakan dalam upacara adat dan simbol kesejahteraan, sehingga pemanfaatannya yang lebih menyeluruh juga menjaga tradisi lokal sambil memberi manfaat ekonomi.

Ke depannya, model ekonomi sirkular ini bisa menjadi pilot project yang direplikasi di desa‑desa lain di Indonesia. Jika terus dikembangkan, strategi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa pesisir melalui pemanfaatan sumber daya secara bijak.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari finance.detik.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com