Harga Tiket Garuda Naik, Restu Pemerintah Jadi Pemicu Panik Penumpang!

04/08/202604/08/2026

Lonjakan harga avtur lebih dari 70 persen memicu penyesuaian tarif tiket pesawat domestik Garuda Indonesia hingga 13 persen.

Kenaikan ini dilakukan menyusul keputusan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) 83 Tahun 2026, yang mengatur penyesuaian komponen biaya tambahan atau fuel surcharge bagi penumpang kelas ekonomi. Simak selengkapnya hanya di Berita dan Tren Bisnis Terbaru.

Harga Tiket Maksimal 13 Persen Di Tengah Lonjakan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mengumumkan rencana penyesuaian harga tiket pesawat domestik setelah pemerintah menetapkan kenaikan maksimal 13 persen. Kebijakan ini muncul di tengah lonjakan harga avtur global yang memengaruhi biaya operasional maskapai. Direktur Utama Garuda, Glenny Kairupan, menekankan bahwa penyesuaian tarif dilakukan secara terukur, proporsional, dan tetap mematuhi aturan regulator.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi Garuda untuk menjaga keseimbangan antara kelangsungan operasional maskapai dan keterjangkauan tiket bagi masyarakat. Penyesuaian juga mencakup pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan pada rute tertentu, sehingga kapasitas produksi tetap efisien tanpa mengorbankan layanan pelanggan.

Masyarakat diimbau untuk tidak panik. Meski ada kenaikan, Garuda tetap mengedepankan transparansi dan kehati-hatian dalam menentukan tarif. Kebijakan ini disesuaikan dengan fluktuasi harga avtur yang dinamis serta kondisi industri penerbangan global yang penuh tekanan akibat geopolitik dan kenaikan harga bahan bakar.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Dampak Gejolak Avtur Terhadap Harga Tiket

Harga avtur melonjak lebih dari 70 persen akibat konflik di Timur Tengah, memicu tekanan besar pada biaya operasional maskapai. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) 83 Tahun 2026 menetapkan penyesuaian fuel surcharge dan memberikan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk menahan lonjakan harga tiket.

Langkah ini diharapkan mampu meredam dampak kenaikan biaya pada kelas ekonomi domestik. Dengan adanya PPN DTP senilai sekitar Rp2,6 triliun, maskapai dapat menyesuaikan tarif tanpa membebani penumpang secara signifikan. Hal ini menjadi strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar penerbangan di tengah gejolak harga global.

Namun, meski ada insentif, maskapai tetap harus mengelola operasional dengan hati-hati. Pengkajian rute dan optimisasi jadwal menjadi kunci agar kapasitas tetap produktif. Selain itu, pemantauan harga avtur dan kondisi industri aviasi global dilakukan secara berkelanjutan agar keputusan tarif selalu adaptif terhadap perubahan pasar.

Baca Juga: Bogor Jadi Titik Pemicu Koperasi Digital Nasional, Apa Yang Sebenarnya Terjadi?

Strategi Garuda Menghadapi Tekanan Industri

Untuk menghadapi tekanan biaya, Garuda menyiapkan beberapa strategi mitigasi. Salah satunya adalah mengoptimalkan jadwal penerbangan dan frekuensi rute tertentu. Langkah ini bertujuan menekan biaya tambahan sekaligus memastikan layanan tetap berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas.

Manajemen juga terus memantau perkembangan geopolitik dan pasar global. Dengan begitu, setiap keputusan terkait tarif, penjadwalan, maupun insentif dapat diambil dengan cepat dan tepat. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi industri penerbangan yang sangat dinamis.

Selain itu, kolaborasi dengan regulator dan pemerintah menjadi kunci. Penyesuaian tarif dilakukan sesuai batasan 9-13 persen, sehingga meski harga avtur melonjak, masyarakat tetap mendapatkan layanan yang relatif terjangkau. Kebijakan pemerintah dan strategi internal maskapai saling melengkapi untuk menjaga keberlangsungan transportasi udara.

Respons Pemerintah Dan Tantangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah terus menyiapkan insentif agar kenaikan harga tiket tidak terlalu membebani masyarakat. Penyesuaian fuel surcharge dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kelangsungan industri maskapai dan keterjangkauan layanan transportasi udara. Meski ada potensi kenaikan harga tiket, insentif dan regulasi ketat diharapkan mampu menahan lonjakan berlebihan yang merugikan penumpang.

Ke depan, tantangan utama tetap pada kestabilan harga avtur dan adaptasi maskapai terhadap kondisi global. Garuda, bersama regulator dan pemerintah, perlu terus berkoordinasi agar kebijakan tarif tetap adil, transparan, dan mendukung keberlangsungan sektor penerbangan domestik di tengah dinamika global yang tak menentu.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
Gambar Kedua dari nasional.kompas.com

Berita Bisnis Terkini

Pemenuhan Bahan Baku MBG, Zulhas Tekankan Pentingnya Dukungan Komoditas
02/12/2026
Zulhas tegaskan pemenuhan bahan baku MBG harus didukung ketersediaan komoditas agar produksi pangan nasional tetap lancar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan pentingnya dukungan ketersediaan komoditas untuk memastikan pemenuhan bahan baku MBG berjalan lancar. Ketersediaan pasokan yang memadai dianggap krusial agar proses produksi dan distribusi pangan nasional tetap stabil.

Zulhas juga mendorong koordinasi antara produsen, distributor, dan pemerintah daerah agar potensi komoditas lokal dapat dimaksimalkan. Simak selengkapnya mengenai strategi dan langkah pemerintah dalam mendukung pemenuhan bahan baku MBG di Berita dan Tren Bisnis Terbaru ini.

Zulhas Tekankan Pentingnya Ketersediaan Bahan Baku MBG

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menekankan pentingnya ketersediaan komoditas untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan saat meninjau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026).

Zulhas menegaskan, pemenuhan bahan baku seperti ikan, telur, dan sayuran harus selaras dengan jumlah penerima manfaat MBG yang diproyeksikan mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun. Ketersediaan pasokan ini menjadi kunci agar program dapat berjalan efektif.

Selain memastikan stok pangan, Zulhas juga menekankan keamanan operasional SPPG. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan pelayanan sesuai standar dan kualitas gizi bagi penerima MBG tetap terjaga.

Proyeksi Penerima Manfaat MBG

Menurut Zulhas, jumlah penerima manfaat MBG saat ini mencapai 55,1 juta orang, namun pada akhir tahun jumlahnya akan meningkat signifikan menjadi 82,9 juta. Kenaikan ini menuntut perencanaan dan koordinasi ketat untuk memastikan bahan baku mencukupi.

Zulhas mencontohkan, kebutuhan telur harus setara dengan jumlah penerima setiap hari, demikian pula untuk ikan dan sayuran. Ketersediaan bahan pokok ini menjadi fondasi utama kelancaran program MBG.

Pemerintah menekankan strategi produksi pangan berkelanjutan melalui kerja sama dengan petani, nelayan, dan UMKM agar pasokan bahan baku tidak terganggu. Sinergi ini juga mendukung stabilitas harga dan distribusi pangan nasional.

Baca Juga: Tahun Ini, 8 Ladang Migas Mulai Produksi Untuk Stabilkan Energi

Strategi Pemenuhan Bahan Baku

Dalam kunjungannya, Zulhas menyampaikan beberapa strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Salah satunya adalah melalui sektor perikanan dengan pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih yang mendukung produksi ikan lokal.

Untuk sektor beras, pemerintah telah mencapai swasembada, sementara budidaya bioflok juga diperluas untuk mendukung produksi ikan. Zulhas menekankan semua strategi ini harus dijalankan secara terpadu agar stok pangan tetap tersedia.

Selain itu, kunjungan ke koperasi desa juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok berbasis desa. Koperasi dan UMKM menjadi pemasok bahan baku yang mendukung kelancaran SPPG di berbagai wilayah.

Pengawasan Lapangan Dan Kesiapan SPPG

Zulhas menyampaikan bahwa dirinya mendapat tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk turun ke lapangan selama satu pekan. Tujuannya memastikan SPPG beroperasi sesuai standar dan layanan aman bagi penerima manfaat.

Selama kunjungan, Zulhas berinteraksi langsung dengan anak-anak penerima MBG untuk mengevaluasi kepuasan mereka terhadap program. Pendekatan ini bertujuan memperoleh masukan lapangan dan memastikan kualitas gizi tetap optimal.

Selain itu, pemantauan juga mencakup pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Zulhas menegaskan sawah harus dijaga agar tetap produktif dan tidak dialihfungsikan, menjamin ketersediaan pangan jangka panjang.

Kolaborasi Desa Dan Pemerintah Daerah

Kunjungan Zulhas tidak hanya fokus pada SPPG, tetapi juga koperasi desa di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen. Kegiatan ini menekankan pentingnya peran desa dalam mendukung penyediaan bahan baku MBG.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program. Dengan keterlibatan aktif desa, distribusi bahan baku dapat lebih efisien dan berkelanjutan.

Zulhas menegaskan, langkah-langkah ini bertujuan memastikan seluruh rantai pasok pangan, dari produksi hingga konsumsi, dapat berjalan lancar. Program MBG diharapkan tetap memenuhi standar gizi bagi semua penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com
Berita Bisnis Terkini | Tren Pasar & Industri

BEI Tetapkan Free Float Minimal 15–25% Untuk IPO, Strategi Investor Harus Disiapkan
02/06/2026
Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat integritas, transparansi, dan daya tarik pasar modal domestik.

Melalui rancangan revisi Peraturan Nomor I-A, BEI memperkenalkan ketentuan free float yang lebih terstruktur dan transparan. Perubahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah strategis untuk menciptakan pasar yang lebih sehat, likuid, dan akuntabel bagi seluruh pelaku pasar.

Berikut ini, Berita dan Tren Bisnis Terbaru akan menyelami lebih dalam poin-poin krusial dari regulasi baru yang akan segera diterapkan.

Memahami Free Float Dan Dampaknya

Free float merujuk pada jumlah saham suatu perusahaan yang beredar bebas di pasar dan dapat diperdagangkan oleh publik. Ini berbeda dengan saham yang dipegang oleh investor strategis, manajemen, atau pemegang saham pengendali yang cenderung tidak aktif diperdagangkan. Tingginya free float menunjukkan likuiditas saham yang baik, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham dengan lebih mudah tanpa mengganggu harga secara signifikan.

Ketentuan free float berperan penting dalam menentukan kesehatan pasar modal. Saham dengan free float rendah cenderung mudah dimanipulasi harganya karena pasokan yang terbatas. Sebaliknya, free float yang memadai mendorong pembentukan harga yang lebih efisien dan representatif, mencerminkan kekuatan penawaran dan permintaan riil di pasar. Oleh karena itu, pengaturan free float yang tepat sangat krusial untuk menjaga kredibilitas dan keadilan pasar.

Revisi peraturan ini merupakan respons terhadap delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organizations (SRO). Langkah ini menegaskan sinergi antara regulator dan pelaku pasar dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif. Dengan demikian, diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun internasional, untuk berpartisipasi aktif di pasar modal Indonesia.

Struktur Free Float Berjenjang Berdasarkan Kapitalisasi Pasar

Dalam rancangan revisi, BEI mengusulkan skema free float berjenjang yang disesuaikan dengan kapitalisasi pasar perusahaan. Bagi calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi di bawah Rp5 triliun, kewajiban free float ditetapkan minimal 25%. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala lebih kecil memiliki distribusi kepemilikan yang cukup luas, sehingga menghindari konsentrasi kepemilikan yang berlebihan.

Selanjutnya, untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara Rp5 triliun hingga Rp50 triliun, kewajiban free float minimal adalah 20%. Kategori ini mencakup entitas bisnis yang lebih mapan dengan valuasi yang signifikan. Dengan kewajiban 20%, BEI berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas pasar dan struktur kepemilikan yang stabil bagi perusahaan-perusahaan menengah hingga besar.

Terakhir, bagi emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp50 triliun, free float minimal yang disyaratkan adalah 15%. Perusahaan-perusahaan raksasa ini biasanya sudah memiliki basis investor yang luas dan likuiditas yang tinggi, sehingga persentase free float yang lebih rendah dianggap memadai. Skema berjenjang ini menunjukkan pendekatan yang holistik, mengakomodasi karakteristik unik dari setiap segmen perusahaan di pasar modal.

Syarat Tambahan, Jumlah Pemegang Saham Yang Inklusif

Selain persentase free float, rancangan peraturan ini juga memperkenalkan ketentuan mengenai jumlah minimum pemegang saham. Bagi calon emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO), setelah proses IPO rampung, wajib memiliki setidaknya 10.000 pemilik Single Investor Identification (SID). Ketentuan ini dirancang untuk mendorong partisipasi investor retail yang lebih luas.

Untuk calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, mereka diwajibkan memiliki setidaknya 1.000 pemilik SID satu bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Persyaratan ini berlaku untuk entitas yang telah beroperasi sebagai perusahaan publik dan kini ingin mendaftar di BEI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki basis investor yang mapan dan terdiversifikasi.

Rancangan ini juga mencakup kriteria jumlah free float bagi perusahaan publik dalam periode lima hari bursa sebelum permohonan pencatatan, dengan minimum 150 juta saham. Meskipun persentase free float-nya serupa, perbedaan terletak pada jumlah minimum pemegang saham. Untuk IPO dengan 150 juta saham, dibutuhkan 5.000 pemilik SID, sementara untuk perusahaan publik dengan jumlah saham yang sama, cukup 500 pemilik SID.

Harapan Dan Jadwal Implementasi

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, telah mengumumkan bahwa BEI akan membuka draf regulasi ini untuk publik selama 10 hari kerja guna menjaring aspirasi dari berbagai pihak. Proses konsultasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan komprehensif dan dapat diterima oleh seluruh ekosistem pasar modal.

Setelah masa konsultasi, OJK akan meninjau permohonan persetujuan perubahan peraturan tersebut dengan cepat. Komitmen OJK untuk bergerak tangkas menunjukkan prioritas mereka dalam mengimplementasikan reformasi pasar modal. Proses ini akan melibatkan peninjauan cermat untuk memastikan bahwa semua aspek kehati-hatian dan kesiapan pasar telah dipertimbangkan.

Target awal penerbitan peraturan baru ini adalah Maret 2026. Namun, OJK berharap prosesnya bisa rampung lebih cepat dengan dukungan semua pihak. Implementasi aturan free float yang baru diharapkan dapat meningkatkan transparansi, likuiditas, dan kepercayaan investor. Mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia ke arah yang lebih positif dan berkelanjutan.

Jangan lewatkan update berita seputar Berita dan Tren Bisnis Terbaru serta beragam informasi menarik yang dapat memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar pertama dari market.bisnis.com
- Gambar Utama dari market.bisnis.com
Berita Bisnis Terkini

Heboh di Pasar Saham! BCA Tebar Dividen Jumbo Rp41,3 Triliun
03/12/202603/12/2026
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kembali menarik perhatian pasar modal setelah mengumumkan pembagian dividen untuk tahun buku 2025.

Bank swasta terbesar di Indonesia tersebut memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp336 per saham kepada para pemegang sahamnya. Simak fakta di balik pembagian dividen jumbo BCA yang mencapai puluhan triliun rupiah kepada para pemegang saham. Ikuti juga Berita dan Tren Bisnis Terbaru agar Anda tidak ketinggalan perkembangan penting di dunia investasi dan pasar modal.

Besaran Dividen Dan Rincian Pembayaran

BCA mengejutkan pasar modal dengan pengumuman dividen untuk tahun buku 2025 yang mencapai angka fantastis. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen sebesar Rp336 per lembar saham, menjadikan total distribusi mencapai Rp41,3 triliun, salah satu yang terbesar di sektor perbankan Indonesia.

Besaran dividen tersebut merupakan gabungan antara dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya serta dividen final yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Skema pembagian seperti ini merupakan praktik umum di perusahaan terbuka sebagai cara membagikan sebagian laba kepada para investor.

Sebelumnya, BCA telah membagikan dividen interim sebesar Rp55 per saham pada akhir tahun 2025. Dividen tersebut menjadi bagian dari total dividen tahunan yang diberikan kepada pemegang saham. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibayarkan sebagai dividen final melengkapi total pembagian dividen tahun buku 2025.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Kinerja Keuangan BCA Yang Tetap Solid

Keputusan membagikan dividen dalam jumlah besar tidak terlepas dari kinerja keuangan BCA yang tetap kuat sepanjang tahun. Bank ini berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang stabil, didukung oleh peningkatan penyaluran kredit dan aktivitas transaksi perbankan yang terus berkembang.

Selain pertumbuhan kredit, BCA juga mampu menjaga kualitas aset dan rasio keuangan pada tingkat yang sehat. Manajemen perusahaan berhasil mempertahankan tingkat kredit bermasalah yang relatif rendah serta menjaga efisiensi operasional, sehingga kinerja perusahaan tetap stabil.

Pertumbuhan bisnis BCA juga didukung oleh transformasi digital yang terus dilakukan. Layanan mobile banking, internet banking, serta berbagai platform digital lainnya mengalami peningkatan pengguna dari tahun ke tahun, sehingga memperkuat posisi BCA sebagai bank yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Baca Juga: Update Harga Sarang Burung Walet 2020–2026: Tembus Puluhan Juta/Kg!

Dampak Bagi Investor Dan Pasar Saham

Pengumuman pembagian dividen dalam jumlah besar biasanya memberikan sentimen positif di pasar saham. Banyak investor menilai kebijakan dividen sebagai indikator penting dalam melihat kesehatan keuangan dan stabilitas perusahaan.

Dividen yang tinggi juga memberikan keuntungan tambahan bagi pemegang saham. Selain berpotensi memperoleh capital gain dari pergerakan harga saham, investor juga mendapatkan pendapatan pasif dari dividen yang dibagikan perusahaan.

Bagi investor ritel maupun institusi, konsistensi BCA dalam membagikan dividen menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan. Hal ini membuat saham BBCA sering dianggap sebagai salah satu saham blue chip yang stabil dan menarik untuk investasi jangka panjang.

Prospek BCA Ke Depan

Ke depan, BCA diperkirakan masih memiliki prospek pertumbuhan yang cukup positif. Pertumbuhan kredit, peningkatan aktivitas ekonomi, serta inovasi dalam layanan perbankan menjadi faktor utama yang dapat mendorong kinerja perusahaan di masa mendatang.

Manajemen BCA juga terus meningkatkan investasi pada teknologi digital untuk memperkuat layanan kepada nasabah. Transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan layanan perbankan kepada masyarakat.

Selain itu, BCA memiliki basis nasabah yang sangat luas serta jaringan layanan yang kuat di seluruh Indonesia. Dengan fondasi bisnis yang kokoh dan strategi pengembangan yang konsisten, BCA diperkirakan tetap menjadi salah satu emiten perbankan dengan kinerja stabil di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Sumber Informasi Gambar:
1. Gambar Pertama dari detik.com
2. Gambar Kedua dari detik.com
Berita Bisnis Terkini | Tren Pasar & Industri

Apakah Ini Rahasia Kaya Mendadak? Desa Pesisir Ubah Kelapa Jadi Ekonomi Sirkular!
03/06/2026
Desa pesisir ubah kelapa rakyat jadi ekonomi sirkular, apakah ini rahasia kaya mendadak atau sekadar ilusi keuntungan cepat?

Bayangkan sebuah desa pesisir yang biasa hidup sederhana tiba-tiba menemukan cara mengubah kelapa menjadi sumber ekonomi baru. Strategi ekonomi sirkular ini bikin warga dan investor penasaran apakah ini peluang nyata atau cuma janji manis? simak hanya di Berita dan Tren Bisnis Terbaru.

Keajaiban Atau Fantasi? Kelapa Rakyat Ubah Ekonomi Desa Pesisir!

Di banyak desa pesisir Indonesia, kelapa selama ini hanya dikenal sebagai bahan untuk membuat kopra, sementara bagian lainnya sering dibuang begitu saja. Namun kini pendekatan ekonomi sirkular membuka peluang baru agar hampir semua bagian buah kelapa punya nilai jual.

Dengan cara ini, nilai tambah tak lagi berhenti di kebun semua komponen kelapa bisa dimanfaatkan sehingga memberi peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Dari Limbah Jadi Pendapatan Tambahan

Kelapa memiliki bagian yang selama ini banyak terbuang, seperti sabut, tempurung, air, dan ampas. Di masa lalu, komponen‑komponen ini sering dibiarkan menumpuk atau dibakar tanpa nilai tambah. Tingginya produksi kopra saja membuat petani sangat bergantung pada satu sumber pendapatan sehingga membuat ekonomi desa rentan terhadap fluktuasi harga pasar.

Pendekatan ekonomi sirkular mengubah semua itu. Sabut kini bisa diproses menjadi cocopeat dan serat industri. Tempurung diolah menjadi arang atau briket yang memiliki pasar lebih luas. Bahkan air kelapa yang sebelumnya dibuang bisa diolah menjadi produk minuman olahan atau nata de coco.

Dengan memanfaatkan setiap bagian buah kelapa, rantai nilai pun menjadi lebih panjang. Ini berarti petani tidak hanya menjual satu jenis produk saja; mereka kini punya banyak lini usaha yang memberi pendapatan lebih stabil dan beragam.

Baca Juga: Bikin Penasaran! Danantara Janji Perbaiki Strategi Lama BUMN

Model Ekonomi Sirkular Di Desa Pesisir

Ekonomi sirkular mendorong agar produk yang dihasilkan terus berputar dalam siklus produksi, penggunaan, dan pemanfaatan kembali. Dalam konteks kelapa, hal ini berarti semua bagian komoditas dimaksimalkan sehingga tidak ada yang benar‑benar terbuang.

Di Desa Banyuwangi, misalnya, kelompok usaha kecil berhasil menjual sabut kelapa sebagai media tanam yang ramah lingkungan. Produk ini diminati tidak hanya pasar lokal, tetapi juga ekspor karena dianggap lebih ramah lingkungan dibanding bahan tanam lain.

Sementara di Indragiri Hilir, tempurung kelapa diolah menjadi arang dan briket yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding bahan bakar tradisional. Ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di tingkat desa bisa jauh lebih besar dengan pendekatan pemanfaatan penuh.

Manfaat Ekonomi Dan Sosial

Pendekatan ini bukan hanya soal menciptakan produk baru, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Produksi VCO, nata de coco, atau arang tempurung memberi peluang usaha bagi perempuan dan pemuda desa yang sebelumnya tidak banyak mendapatkan kesempatan.

Dengan memproses limbah menjadi produk bernilai tinggi, desa juga mengurangi ketergantungan pada satu produk saja, membuat ekonomi lokal menjadi lebih tangguh. Petani tidak lagi bergantung hanya pada harga kopra, yang selama ini berfluktuasi tajam dan sering menekan pendapatan mereka.

Konsep ini membantu mengurangi limbah lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan desa melalui nilai tambah yang berkelanjutan. Ini merupakan contoh nyata bagaimana pendekatan ekonomi sirkular dapat mengubah pola produksi dan konsumsi di tingkat akar rumput.

Lingkungan, Tradisi Dan Masa Depan Desa

Selain membawa manfaat ekonomi, pendekatan ini juga memiliki implikasi positif terhadap lingkungan. Limbah yang dulu dibakar kini diolah menjadi bahan berguna, mengurangi polusi dan beban lingkungan di desa pesisir.

Kelapa juga memiliki nilai budaya yang penting bagi masyarakat pesisir. Ia sering digunakan dalam upacara adat dan simbol kesejahteraan, sehingga pemanfaatannya yang lebih menyeluruh juga menjaga tradisi lokal sambil memberi manfaat ekonomi.

Ke depannya, model ekonomi sirkular ini bisa menjadi pilot project yang direplikasi di desa‑desa lain di Indonesia. Jika terus dikembangkan, strategi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa pesisir melalui pemanfaatan sumber daya secara bijak.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari finance.detik.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com
Berita Bisnis Terkini

Data Terbaru BPD DIY Bikin Kaget, Penyaluran KUR Masih Jauh Dari Target
04/02/2026
Penyaluran KUR BPD DIY hingga Maret 2026 baru Rp194,2 miliar, jauh dari target, Data terbaru memicu sorotan publik.

BPD DIY melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 baru mencapai Rp194,2 miliar. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan, menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penyaluran dan kesiapan dukungan untuk pelaku usaha di wilayah DIY. Kinerja ini menjadi sorotan penting bagi evaluasi kebijakan KUR. Info lengkapnya bisa Anda akses langsung di Berita dan Tren Bisnis Terbaru.

Penyaluran KUR BPD DIY Hingga Maret 2026

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 mencapai Rp194,2 miliar. Angka ini merupakan realisasi penyaluran kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Realisasi ini menunjukkan perkembangan awal program KUR di tahun berjalan.

Penyaluran KUR oleh BPD DIY menjadi salah satu indikator peran bank daerah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Program ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasar. Namun realisasi tersebut dinilai masih jauh dari target awal yang ditetapkan.

Realita ini mengundang perhatian sejumlah pihak, terutama pemangku kebijakan daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang mengikuti perkembangan pembiayaan UMKM. Penyaluran yang masih terbatas menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait hambatan di lapangan. Bank dan pemerintah daerah terus mengevaluasi strategi penyaluran agar program KUR dapat berjalan lebih baik sepanjang tahun ini. Evaluasi dilakukan terhadap mekanisme pembiayaan dan dukungan lain kepada calon debitur agar target dapat tercapai.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Faktor Penyebab Realisasi KUR Masih Rendah

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penyaluran KUR di DIY adalah kondisi permintaan dari pelaku usaha. Sejumlah pelaku UMKM dinilai masih enggan mengajukan kredit karena kekhawatiran terkait kemampuan pelunasan. Tingkat literasi dan pemahaman pelaku UMKM mengenai KUR juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami mekanisme pengajuan dan persyaratan pembiayaan yang dibutuhkan.

Selain itu, prosedur administrasi yang dirasa cukup rumit menjadi hambatan dalam proses pengajuan KUR. Pelaku usaha membutuhkan bantuan pendampingan agar dapat mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan yang diminta. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan inflasi juga turut mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengambil kredit. Ketidakpastian ekonomi membuat sebagian pelaku usaha berhati‑hari dalam mengambil risiko pinjaman.

Baca Juga: Kejutan Pasar Saham! IHSG Langsung Hijau di Pembukaan, INCO dan BREN Ngebut Tanpa Henti

Upaya BPD DIY Dalam Meningkatkan Penyaluran

BPD DIY telah melakukan sosialisasi intensif kepada pelaku UMKM di berbagai kabupaten/kota. Sosialisasi dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan mekanisme KUR. Bank juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk menjaring lebih banyak debitur potensial. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat jaringan dukungan bagi pelaku usaha di tingkat lokal.

Selain itu, BPD DIY meningkatkan layanan pendampingan usaha untuk membantu pelaku UMKM menyiapkan dokumen dan proposal kredit. Pendampingan ini diharapkan mengurangi hambatan prosedural bagi calon debitur. Bank juga mempermudah proses pengajuan melalui integrasi layanan digital agar calon debitur dapat mengakses informasi dan formulir secara online tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

Dampak Terhadap UMKM Di DIY

Penyaluran KUR yang masih terkendala membuat sebagian pelaku usaha belum memperoleh akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha. Hal ini berdampak pada pertumbuhan usaha di beberapa sektor. UMKM yang telah mendapatkan KUR memanfaatkan modal tambahan untuk investasi peralatan, bahan baku, dan pengembangan pasar. Modal ini diharapkan mendorong peningkatan omzet serta daya saing usaha mereka.

Namun, keterbatasan penyaluran membuat sebagian pelaku UMKM terpaksa tetap mengandalkan sumber modal lain yang seringkali lebih mahal. Hal ini berpotensi menghambat skala usaha dan profitabilitas jangka panjang. KUR sendiri memiliki suku bunga relatif rendah dibandingkan kredit komersial, sehingga apabila penyalurannya meningkat, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat bertumbuh secara finansial dan operasional.

Harapan Dan Strategi Ke Depan

Pemerintah daerah DIY berharap realisasi penyaluran KUR dapat meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Peningkatan penyaluran dianggap penting guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi penguatan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan intensif menjadi fokus utama agar UMKM lebih siap dan percaya diri mengakses pembiayaan.

Kolaborasi lebih erat antara BPD DIY, instansi pemerintah, dan asosiasi pelaku usaha diharapkan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM di DIY. Evaluasi berkala terhadap proses pengajuan dan persyaratan kredit juga direncanakan agar mekanisme KUR lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari keuangan.kontan.co.id
- Gambar Kedua dari keuangan.kontan.co.id
Berita Bisnis Terkini

RI Siap Manfaatkan Energi Arus Laut Untuk Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan
02/15/2026
Indonesia berada di garis depan inovasi energi terbarukan dengan rencana ambisius memanfaatkan energi arus laut sebagai sumber listrik.

Dengan garis pantai terpanjang di dunia dan potensi energi laut yang melimpah, pemanfaatan arus laut menjadi peluang strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjaga lingkungan. Rencana ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap energi bersih dan ramah lingkungan.

Berita dan Tren Bisnis Terbaru ini membahas RI Siap Manfaatkan Energi Arus Laut untuk Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan.

Potensi Energi Arus Laut di Indonesia

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai mencapai ribuan kilometer. Kondisi geografis ini membuat negara memiliki potensi energi arus laut yang sangat besar, terutama di perairan dengan arus stabil dan kuat.

Arus laut menawarkan sumber energi yang konsisten dibandingkan dengan energi matahari atau angin yang bergantung pada kondisi cuaca. Hal ini membuat arus laut menjadi opsi menarik untuk pembangkit listrik yang dapat diandalkan sepanjang tahun.

Selain itu, pemanfaatan energi arus laut dapat mendukung wilayah terpencil atau pulau kecil yang sulit dijangkau jaringan listrik utama. Dengan demikian, proyek ini memiliki dampak langsung pada pemerataan akses energi bagi masyarakat di seluruh Nusantara.

Teknologi Pembangkit Listrik Arus Laut

Pembangkit listrik arus laut bekerja dengan memanfaatkan pergerakan air untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan energi listrik. Teknologi ini mirip dengan turbin angin, tetapi menggunakan energi kinetik air laut yang terus bergerak.

Beberapa teknologi terkini memungkinkan turbin bawah laut dipasang tanpa merusak ekosistem laut. Material anti-korosi dan desain ramah lingkungan memastikan bahwa operasi jangka panjang tidak menimbulkan dampak negatif pada biota laut.

Pemerintah dan perusahaan energi pun sedang meneliti metode penyimpanan energi dari arus laut. Sistem baterai atau integrasi dengan jaringan listrik utama menjadi fokus agar listrik yang dihasilkan dapat digunakan secara efisien dan stabil.

Baca Juga: Industri Perhiasan Makin Ngebut, Paxel Siapkan Layanan Khusus Barang Sultan!

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan

Pemanfaatan energi arus laut memiliki potensi ekonomi besar. Proyek ini menciptakan lapangan kerja baru, dari tahap pembangunan hingga pengoperasian turbin. Selain itu, pengembangan industri pendukung seperti manufaktur turbin dan teknologi penyimpanan energi akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dari sisi lingkungan, energi arus laut adalah energi bersih yang tidak menghasilkan emisi karbon. Hal ini menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan jejak karbon nasional.

Selain itu, penggunaan energi laut mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius menghadapi perubahan iklim. Dengan proyek ini, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam pemanfaatan energi terbarukan berbasis laut.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Meski menjanjikan, pemanfaatan arus laut juga menghadapi tantangan teknis dan logistik. Instalasi turbin di perairan dalam dan arus kuat membutuhkan teknologi canggih dan biaya tinggi. Selain itu, kondisi laut yang dinamis menuntut perawatan rutin untuk mencegah kerusakan alat.

Pemerintah bekerja sama dengan lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan energi untuk merancang prototipe yang efektif dan tahan lama. Studi kelayakan lingkungan juga menjadi bagian penting agar proyek ini tidak merusak ekosistem laut.

Strategi implementasi mencakup pilot project di beberapa lokasi prioritas dengan potensi arus laut tinggi. Evaluasi dan pengembangan bertahap memastikan proyek dapat diperluas secara nasional tanpa menimbulkan risiko besar.

Kesimpulan

Rencana Indonesia memanfaatkan energi arus laut sebagai pembangkit listrik menegaskan komitmen terhadap energi bersih dan ramah lingkungan. Dengan potensi geografis yang besar, teknologi canggih, dan strategi implementasi yang matang, proyek ini bukan hanya menjanjikan energi berkelanjutan, tetapi juga manfaat ekonomi dan lingkungan yang luas.

Dukungan pemerintah, riset, dan partisipasi masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor energi terbarukan berbasis laut di dunia.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari Detik.com